JAKARTA- Ketua
Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault meminta, pembinaan
Pramuka dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
(Kemdikbud). Saat ini, Pramuka masih berada di bawah Kementerian Pemuda dan
Olahraga.
“Pendidikan
dasar dan menengah ya Mendikbud, jadi jangan di bawah Menpora lagi, karena
Menpora itu kan pemuda,” kata Adhyaksa di halaman Istana Merdeka, Jakarta,
Jumat (24/7).
Adhyaksa
menjelaskan, sebanyak 70 persen anggota Pramuka adalah Siaga dan Penghalang.
Mereka kebanyakan berusia di bawah 17 tahun. Karena itu, kepengurusan Pramuka
lebih cocok ditempatkan di Kemendikbud.
Adhyaksa
juga mempersoalkan rencana Menpora Imam Nahrawi yang akan menjadikan Bumi
Perkemahan di Cibubur sebagai tanah negara. Padahal, menurutnya, hak pakai
tanah seluas 210 hektar itu sudah diberikan kepada Pramuka oleh negara dengan
status unlimited alias tanpa batas.
“Kami
tidak mau. Kami minta tetap itu di bawah sertifikat hak pakai untuk Pramuka,
untuk bidang pendidikan. Kami tidak setuju karena itu bukan barang milik
negara. Itu adalah tanah yang menjadi milik negara. Itu akan kami jaga, kami
lestarikan, sebagai bumi perkemahan gitu,” tandas Adhyaksa. (flo/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar